The Jakarta congestion problem reemerged into public discussion. Jakarta has reached its maximum point of carrying capacity. Due to this congestion, the losses endured by the business sector reach a level of IDR 12.8 trillion per year. Another study shows that the average traffic speed of in this city is 20, 21 km / hr. Nearly 60 percent of the travel time is spent in congestion, while the remaining 40 percent is spent for the actual traveling. No wonder therefore if SITRAMP Study (2004) stated that economic losses due to congestion in the city in 2002 reached IDR 5.5 trillion, most of which allocted for costs of vehicle operations.

There is a number of analyses about the causes of congestion in Jakarta. First, the growth in the number of vehicles that is not balanced with the growth of roads. As a result, the roads are crowded, and at one point (2015) there will be a total congestion Second, the mass transportation system has not been developed. Besides unsafe and uncomfortable, the mass transportation has not been able to address the transportation needs of residents. The number of private vehicles has aggravated the complexity of public transportation vehicles in Jakarta.

Kemacetan Jakarta kembali menjadi bahan diskusi publik. Jakarta kini menuju titik batas daya dukungnya. Akibat kemacetan ini, sektor usaha di rugikan hingga mencapai Rp 12,8 triliun pertahun. Data lain menunjukan bahwa kecepatan rata-rata lalu lintas di kota ini adalah 20.21 km/jam. Hampir 60 persen adalah waktu hambatan, sedangkan 40 persen sisanya adalah waktu bergerak. Tidak heran oleh karenanya jika studi SITRAMP (2004) menujukan bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan di kota Jakarta pada tahun 2002 mencapai Rp 5,5 triliun yang sebagian besar diperuntukkan terhadap biaya operasi kendaraan.

Ada sejumlah analisis penyebab kemacetan Jakarta. Pertama, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Akibatnya, tapak jalan penuh, dan pada suatu titik (tahun 2015) Jakarta akan macet total. Kedua, angkutan massal tidak berkembang. Selain tidak aman dan tidak nyaman, angkutan massal belum mampu menjawab kebutuhan transportasi warga. Jumlah kendaraan pribadi yang lebih banyak dibanding kendaraan umum memperparah keruwetan transportasi di Jakarta. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang problem kemacetan Jakarta.

 

The discourse on the need to increase the level of parliamentary threshold (PT) - the minimum threshold that is required to gain seats in the parliament - from 2.5 percent in the 2009 legislative elections to 5 percent in the 2014 elections in the revised Elections Law has been increasingly discussed. The main argument to increase PT is to simplify the number of political parties, while at the same time improving the quality of democracy and the effectiveness of the government.

Wacana tentang perlunya peningkatan angkat parliamentary threshold (PT) – ambang batas persyaratan minimal untuk mendapatkan kursi di parlemen – dari 2,5 persen pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi 5 persen di Pemilu 2014 dalam revisi Undang-Undang Pemilu mulai hangat diperbincangkan. Argumen utama diperlukannya peningkatan PT adalah untuk menyederhanakan jumlah partai sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi dan efektifitas pemerintahan.

Sesuai prinsip anggaran negara, terdapat dua komponen khusus transfer dana ke daerah, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adanya dua komponen ini diharapkan menutup semua peluang dan mekanisme apapun yang menginginkan adanya bentuk baru dalam implementasi transfer dana ke daerah. Jika dilihat dari perkembangan tahun ke tahun, dana transfer daerah mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2000, dana yang dialokasikan sebesar Rp 31,1 triliun, lalu terus meningkat di tahun-tahun berikutnya dan pada tahun 2010 direncanakan sebesar Rp 322,4 triliun.

According to the budgetting principle that is guaranteed by Law No.  33 on Financial Balance between the Central and Local Governments, there are two specific components of the fund transfer mechanism to the regions. The first one is the General Allocation Fund (DAU), and the second one is the Special Allocation Fund (DAK). The components are examined to eliminate all the probalities and the mechanisms to have new regional fund transfer mechanism. the regional transfer fund has always significantly increased year by year. In 2000, this fund stood at a level of Rp 31.2 trillion. The amount grows every year, and it is planned to amount to Rp 322.4 trillion in 2010.
 

Konstelasi politik berubah dengan cepat pasca-pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI). Sehari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui SMI menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, malamnya Presiden langsung bertemu dengan para pimpinan parpol mitra koalisi dan para menteri dari unsur parpol. Kesepakatan penting dari pertemuan itu adalah membentuk sekretariat bersama (sekber) – kemudian dikoreksi menjadi sekretariat gabungan (sekgab) – partai koalisi.

The political constellation is changing rapidly after the resignation of Finance Minister Sri Mulyani Indrawati (SMI). A day after President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) aceepted SMI's resignation to take up a new job as a  Managing Director of the World Bank,  the President immediately met with leaders of political parties of the coalition and ministers from the elements of the political parties. The essential agreement of the meeting was to form a joint secretariat.

Reformasi birokrasi dalam tataran implementasinya menemui banyak hambatan, antara lain, pertama, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur standarisasi pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah. Kedua, organisasi birokrasi itu sendiri yang rata-rata cenderung menunjukkan sistem dan perilaku korup. Ketiga, budaya dan etika sumber daya manusia yang berpedoman pada cara-cara konvensional dan tradisional. Keempat, adanya peran serta pihak luar yang berkontribusi terhadap ketiga hal tersebut.

In the context of implementing bureaucratic reform, there are several barriers that need to be dealth with. First, there are no legal tools to regulate public service standards that must be met by the government. Second, all levels of bureaucracy tend to be involved in corrupt activities. Third, the culture and ethics of human resources are still conventional and traditional. Fourth, the inability to involve stakeholders to participate in the monitoring of policies.

The partner parties of the coalition of the Susilo Bambang Yudhoyono administration - Golkar, PKS, and PPP - shared a different stance with the government in a vote in the Plenary Meeting of the House of Representatives (DPR) on the final conclusions of the  Century Bank Scandal. These political parties stand on one leg in the coalition with the government and on another leg in the opposition group in the DPR. This phenomenon is also not uncommon during the five-year period of the Yudhoyono-Kalla government. The coalition built has never been solid.  There have always been rifts, although in percentage the coalition of the governing parties has a bigger number of supporters in the parliament.

Partai-partai mitra koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Golkar, PKS, dan PPP – berseberangan dengan pemerintah dalam voting Rapat Paripurna DPR dalam penetapan kesimpulan laporan Panitia Angket Century. Ketiga partai itu berdiri di dua kaki, berkoalisi dengan pemerintahan, sekaligus menjalankan peran oposisi di DPR. Fenomena ini juga tidak jarang dijumpai pada masa lima tahun Pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Koalisi yang terbangun tidak pernah solid, selalu mengalami keretakan kendatipun secara kuantitas persentase koalisi partai-partai pendukung pemerintahan besar, bahkan kebesaran.

Usulan draf Rancangan Undang-undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ramai menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. RUU ini dianggap sebagai revisi UU Perkawinan atau melengkapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Polemik yang ramai dibicarakan di masyarakat, terutama adalah pasal-pasal yang akan mengatur pemberian sanksi pidana terhadap kasus perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan kawin kontrak (kawin mu’tah). Selain itu, RUU ini juga mengatur tentang jaminan uang yang harus disediakan pria warga negara asing yang akan menikahi perempuan warga negara Indonesia. Batas usia minimal untuk menikah juga diusulkan perubahannya dalam RUU ini.

Sepanjang tahun 2009, sejumlah kasus penculikan anak (terutama bayi) cukup menyita perhatian publik. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomNas PA) mengungkapkan bahwa selama tahun 2009 terjadi peningkatan kasus penculikan anak. Hal ini didasarkan pada pengaduan yang masuk ke mereka. Pada tahun 2008 dilaporkan 72 kasus penculikan bayi di Jabodetabek—12 di antaranya terjadi di tempat persalinan—tahun 2009 terjadi 102 kasus dengan 38 penculikan berlangsung di tempat persalinan.

During 2009, a number of kidnapping cases of children (especially infants) had caught the public's attention. The National Commission for Child Protection (Komnas PA) revealed that during 2009 there was an increase in the number of child kidnapping cases. This was based on complaints that were submitted to the Commission. In the year 2008,  there were  72 reported cases of infant kidnapping cases in the Greater Jakarta area - 12 of them occurred at maternity hospitals. In 2009, there were 102 reported cases, with 38 kidnappings taking place at maternity hospitals.

Dinamika politik di internal Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang Kongres PAN pada 8-10 Januari 2010 semakin dinamis. Siapa yang akan menjadi ketua umum selalu menjadi isu sentral dalam setiap suksesi partai politik. Dua figur yang sudah hampir pasti maju dalam pertarungan itu adalah Hatta Rajasa dan Drajad Wibowo. Keduanya dikenal sama-sama dekat dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais.

The political dynamics within the National Mandate Party (PAN) in the days leading up to its national congress scheduled to take place during 8-10 January 2010 have increased significantly.Who will become the party chair is always the central issue in a political party's succession. Two figures that will compete for the chair position are Hatta Rajasa dan Drajad Wibowo. Both are known to be close to the Chair of the party's Advisory Council, Amien Rais.