www.theindonesianinstitute.com

  • Pendaftaran
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Policy Assessment

Kajian Kebijakan DPR

Minggu, 12 Juni 2005 00:00 Adinda Tenriangke Muchtar
E-mail Cetak PDF

Tulisan yang dibuat pada tahun 2005 ini menganalisa tentang kebijakan seputar reformasi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya berkaitan dengan upaya dan dorongan untuk meningkatkan kapasitas pendukung kerja kedewanan. Empat fasilitas pendukung kerja DPR akan menjadi fokus bahasan utama dalam tulisan ini adalah Asisten Sekretaris Jenderal Bidang Perundang-undangan (Asses I); Biro Persidangan; Unit Pengkajian dan Analisis; dan Unit Perpustakaan. Dua unit terakhir merupakan bagian dari Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I). Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menganalisa isu ketersediaan dan kapasitas pendukung kerja DPR mencakup dukungan staf yang memadai dan professional, serta terspesialisasi; ketersediaan dokumentasi keparlemenan; pelayanan penelitian yang proaktif dan beragam; dan akses informasi yang mudah dan terkini.

Selengkapnya 

 

Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla

Minggu, 12 Juni 2005 00:00 Aly Yusuf
E-mail Cetak PDF

Pada awal bekerja, pemerintahan SBY – Kalla mencetuskan tema Konsolidasi, Konsiliasi, dan Aksi (K2A). Konsolidasi artinya membentuk pemerintahan yang solid, Konsiliasi maksudnya terciptanya kondisi aman transisi kekuasaan dari Megawati kepada SBY. Aksi adalah program nyata dalam meperbaiki kondisi bangsa dan negara.

Selanjutnya 

 

Pemberantasan Korupsi

Minggu, 12 Juni 2005 00:00 Ali Said Damanik
E-mail Cetak PDF

Korupsi di Indonesia adalah penyakit endemik yang sulit sembuh. Penyakit ini sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Setelah hampir 60 tahun kemerdekaan bangsa penyakit ini belum juga hilang, malah sebaliknya, menunjukan tanda-tanda semakin parah.

 Selanjutnya 

 

Investasi

Minggu, 12 Juni 2005 00:00 Awan WL Poesoro
E-mail Cetak PDF

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden (Wapres) Mohammad Jusuf Kalla (Kalla) dilantik di hadapan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada pagi hari tanggal 20 Oktober 2004. Pada malam harinya, Presiden dan Wapres mengumumkan orang-orang kepercayaan yang dipilih untuk memperkuat kabinet mereka, yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu.1 Segera setelah itu, pasangan pemimpin tersebut, beserta kabinet yang mereka bentuk, mesti berhadapan dengan segudang permasalahan berat, sebagian di antaranya merupakan warisan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Selengkapnya 

 
You are here: Home Publikasi Policy Assessment