The Jakarta congestion problem reemerged into public discussion. Jakarta has reached its maximum point of carrying capacity. Due to this congestion, the losses endured by the business sector reach a level of IDR 12.8 trillion per year. Another study shows that the average traffic speed of in this city is 20, 21 km / hr. Nearly 60 percent of the travel time is spent in congestion, while the remaining 40 percent is spent for the actual traveling. No wonder therefore if SITRAMP Study (2004) stated that economic losses due to congestion in the city in 2002 reached IDR 5.5 trillion, most of which allocted for costs of vehicle operations.
There is a number of analyses about the causes of congestion in Jakarta. First, the growth in the number of vehicles that is not balanced with the growth of roads. As a result, the roads are crowded, and at one point (2015) there will be a total congestion Second, the mass transportation system has not been developed. Besides unsafe and uncomfortable, the mass transportation has not been able to address the transportation needs of residents. The number of private vehicles has aggravated the complexity of public transportation vehicles in Jakarta.
Publikasi
Volume V No. 05 - September 2010 (English)
Selanjutnya...
|
||
|
||
| Halaman 1 dari 5 |
Kemacetan Jakarta kembali menjadi bahan diskusi publik. Jakarta kini menuju titik batas daya dukungnya. Akibat kemacetan ini, sektor usaha di rugikan hingga mencapai Rp 12,8 triliun pertahun. Data lain menunjukan bahwa kecepatan rata-rata lalu lintas di kota ini adalah 20.21 km/jam. Hampir 60 persen adalah waktu hambatan, sedangkan 40 persen sisanya adalah waktu bergerak. Tidak heran oleh karenanya jika studi SITRAMP (2004) menujukan bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan di kota Jakarta pada tahun 2002 mencapai Rp 5,5 triliun yang sebagian besar diperuntukkan terhadap biaya operasi kendaraan.
The discourse on the need to increase the level of parliamentary threshold (PT) - the minimum threshold that is required to gain seats in the parliament - from 2.5 percent in the 2009 legislative elections to 5 percent in the 2014 elections in the revised Elections Law has been increasingly discussed. The main argument to increase PT is to simplify the number of political parties, while at the same time improving the quality of democracy and the effectiveness of the government. 
Wacana tentang perlunya peningkatan angkat parliamentary threshold (PT) – ambang batas persyaratan minimal untuk mendapatkan kursi di parlemen – dari 2,5 persen pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi 5 persen di Pemilu 2014 dalam revisi Undang-Undang Pemilu mulai hangat diperbincangkan. Argumen utama diperlukannya peningkatan PT adalah untuk menyederhanakan jumlah partai sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi dan efektifitas pemerintahan. 
The Indonesian Insitute (TII) pada bulan Mei 2009-Juni 2010 telah menyelenggarakan rangkaian program “Kampanye Publik Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan dalam Kebijakan Publik di Kota Tangerang” berupa advokasi publik dan media melalui seri dua kali Diskusi Publik dan dua kali Public Hearing. 
Publikasi