Oleh: Hanta Yuda AR
Analis Politik dan Peneliti The Indonesian Institute, Jakarta
.
Media Indonesia, 8 April 2009
.
Gayung politik bersambut, seolah ingin menandingi Golden Triangle Politics. Anas Urbaningrum (ketua DPP Partai Demokrat) juga meng gelindingkan wacana koalisi jembatan emas (golden bridge politics). Partai Demokrat pun gencar melakukan road show ke beberapa parpol papan tengah, seperti PKS, PKB, dan PAN.
.
Hanta Yuda A.R, analis politik dan peneliti The Indonesian Institute, Jakarta
Koran Tempo, 17 Maret 2009
Pemerintahan produk Pemilihan Umum 2009 diprediksi akan tetap berhadapan dengan multi-kekuatan partai di parlemen. Presiden dan wakil presiden terpilih kemungkinan besar akan berasal dari partai yang berbeda. Dua hal ini berpotensi besar akan menjadi katalisator bagi instabilitas demokrasi presidensial.
Hanta Yuda AR, political analyst and researcher at the Indonesian Institute, Jakarta.
The Jakarta Post, March 5, 2009
.
It is predicted the Golkar Party will have difficulty meeting the target to garner 30 percent of the votes in the 2009 elections, at least according to several poll results.
.
In December 2008 the Indonesian Survey Institute (LSI) indicated that support for the Golkar Party had dramatically decreased to 13.3 percent, while support for the Democratic Party (PD) experienced a significant jump, to 23 percent. The position of Golkar is still below that of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), who has 17.7 percent.
.
Kronisme dan nepotisme masih menjadi isu sentral politik era reformasi. Hal itu terlihat dari menguatnya kecenderungan para petinggi partai dalam menempatkan keluarganya pada posisi strategis dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2009. Fenomena politik keluarga ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di daerah (caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota).
Oleh: Hanta Yuda AR, Peneliti dan Analis Politik The Indonesian Institute
Opini Jurnal Nasional. Rabu, 7 Januari 2009.
Di penghujung tahun 2008, konstalasi politik nasional dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu yang memuat standar ganda dalam penetapan caleg. MK menyatakan bahwa Pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 itu bertentangan dengan makna substantif prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945. MK akhirnya menetapkan suara terbanyak sebagai mekanisme tunggal dalam penentuan caleg terpilih.
Oleh: Hanta Yuda AR, Analis Politik dan Peneliti di The Indonesian Institute
Opini Media Indonesia. Kamis, 25 Januari 2007
Sinyal kuat sudah ditiup oleh Hadi Utomo, Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam pidato pembukaan rapimnas, bahwa Partai Demokrat secara perlahan akan melepaskan diri dari bayang-bayang ketua Dewan Pembina Partai sekaligus Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.
