Latar Belakang

Berakhirnya sentralisme kekuasaan menjadi berkah sekaligus tantangan bagi daerah. Di satu sisi memungkinkan munculnya prakarsa, aspirasi serta inisiatif pemerintah dan masyarakat daerah untuk mengelola dan kemajemukan masyarakat daerahnya masing-masing. Di sisi lain implementasi otonomi baik di tingkat kebijakan maupun pelaksanaannya, seringkali memunculkan beragam masalah.

Terbitnya perda-perda “bermasalah”, tuntutan pemekaran wilayah yang tak terkendali, atau menguatnya fanatisme daerah adalah sejumlah contoh kasus yang mengemuka akhir-akhir ini. Kuat sekali kesan bahwa daerah seakan “kebablasan” dalam memaknai kewenangan yang tiba-tiba dimilikinya. Demikiankah ?