Kajian kebijakan adalah aktivitas inti dari institut ini. Kajian ini dilakukan di atas keyakinan bahwa kebijakan-kebijakan publik seharusnya dilaksanakan secara konsisten dan profesional untuk melayani kepentingan-kepentingan dari para pemegang-pemegang kepentingan dari negeri ini. Tujuan dari penelitian adalah untuk menilai akibat dari kebijakan-kebijakan publik, untuk mengevaluasi konsistensi dalam penerapannya, dan pada akhirnya untuk memperbaiki kualitas dari kebijakan-kebijakan publik kita. Di samping kertas-kertas kerja dan kegiatan tentang masalah-masalah tertentu dari kebijakan publik, institut ini juga menerbitkan penilaian dari kebijakan-kebijakan komprehensif dari berbagai badan pemerintah dalam suatu periode tertentu. Penilaian-penilaian kebijakan publik ini diterbitkan di tengah dan akhir tahun.
Sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah memasuki sebuah proses transisi dari sebuah sistem yang otoriter ke sebuah sistem yang lebih terbuka, partisipatif, dan demokratis. Sementara banyak hal telah diperbaiki, dan keterbukaan telah menjadi ciri utama dari sistem politik kita sekarang, periode transisi ini juga telah ditandai oleh kegelisahan, konflik-konflik, dan ketidakstabilan. Banyak hal lain tetap tidak berubah. Mentalitas birokrasi pada umumnya tetap sama. Korupsi tetap menjadi masalah besar. Tempat berlangsungnya penyalahgunaan kekuasaan bahkan telah meluas, mencakup partai-partai politik, pusat-pusat kekuasaan baru di Indonesia. Jika tidak diberikan perhatian, masalah-masalah ini dapat menghambat konsolidasi demokrasi kita dan bahkan dapat mengancam demokrasi baru kita itu sendiri. Institut ini mengkaji subyek penting ini, mencakup bidang-bidang struktur politik domestik, sistem kepartaian, pemilihan umum, dan reformasi birokrasi.
Sejak ditimpa krisis-krisis ekonomi dan keuangan di tahun 1998, Indonesia masih belum pulih seutuhnya. Kondisi-kondisi ketidakstabilan dan kebijakan–kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, begitu juga dengan persaingan yang tumbuh dari ekonomi-ekonomi industri baru di Asia, membuat Indonesia sebagai tempat yang kurang diminati untuk investasi. Kurangnya kemajuan di sektor riil telah menyebabkan pembengkakan pengangguran, yang lebih jauh lagi memperburuk ketidakstabilan di negeri ini. Situasi ini dipersulit oleh hutang kita yang besar, baik hutang pemerintah maupun swasta. Institut ini peduli pada bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah diformulasikan dan dilaksanakan di dalam usaha untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia dan untuk memperbaiki kualitas hidup dari seluruh masyarakat Indonesia. Bidang-bidang kepedulian ini meliputi kebijakan-kebijakan fiskal dan nonfiskal, yang termasuk di dalamnya anggaran negara, investasi, pembangunan manusia, industri, dan kebijakan-kebijakan sektor riil lainnya.
Indonesia secara konsisten telah menempati ranking bagian bawah dalam laporan-laporan mengenai kualitas pembangunan manusia dalam tahun-tahun belakangan ini. Untuk waktu yang lama, proses pembangunan kita telah dipusatkan pada peningkatan angka-angka agregat-agregat ekonomi. Perhatian yang tidak memadai telah diberikan pada perbaikan kualitas pendidikan, penyediaan layanan-layanan kesehatan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan hidup, dan penciptaan keseimbangan yang sehat dalam hubungan-hubungan ketenagakerjaan. Sementara tak diragukan telah dihasilkan beberapa kemajuan pada masalah-masalah tersebut di waktu yang lampau, krisis ekonomi dan serangkaian kesalahan pengelolaan telah merusak sebagian dari pencapaian-pencapaian tadi. Ketiadaan kepemimpinan dan kesepakatan pada tingkat nasional dan lokal telah lebih jauh lagi menyebabkan sebuah kemunduran yang berarti. Masalah-masalah penting ini adalah juga bidang-bidang kajian dari institut ini.
Di masa lalu, Indonesia telah dikelola sebagai sebuah tempat yang sangat sentralistis. Hal ini telah mengurangi inisiatif-inisiatif lokal dan melemahkan komunitas-komunitas lokal. Tetapi kelihatannya sejak skema otonomi daerah diluncurkan di tahun-tahun pertama Reformasi, kecenderungannya menuju ke arah yang berlawanan. Transfer anggaran dan kewenangan ke pemerintah-pemerintah lokal tanpa aturan-aturan yang jelas telah menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang ditandai oleh kesewenang-wenangan dan kompetisi yang tidak sehat. Kurangnya sebuah masyarakat sipil yang kuat dan kurangnya partisipasi masyarakat di daerah-daerah juga telah menghasilkan sistem pertanggungjawaban yang lemah. Masalahnya sudah begitu menumpuk sehingga kecenderungan menuju ke arah resentralisasi yang tidak diharapkan telah mulai muncul. Institut ini tertarik untuk mencari jalan-jalan untuk membuat pengaturan otonomi daerah berfungsi lebih baik untuk kepentingan-kepentingan publik, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil. Studi-studi kami meliputi bidang-bidang fiskal dan keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung, konflik-konflik, dan sistem akuntabilitas.
Peran-peran, harapan-harapan, dan pandangan-pandangan gender menempatkan perempuan dan laki-laki ke dalam situasi-situasi yang membatasi kapasitas-kapasitas mereka untuk melakukan dan untuk menjadi sesuatu. Kondisi ini pada gilirannya menghalangi, potensi-potensi mereka untuk mencapai hidup yang lengkap dan memuaskan. Di Indonesia, subordinasi gender mempengaruhi secara buruk kaum perempuan. Ini terlihat jelas dalam hal marjinalisasi ekonomi, subordinasi politik, stereotipe gender, beban yang berlipat, dan kekerasan terhadap kaum perempuan. Institut ini mengakui legitimasi dari kesetaraan gender sebagai sebuah nilai dasar yang harus tercermin dalam pilihan-pilihan pembangunan, dan juga kebijakan-kebijakan, pada tingkat nasional dan lokal. Institut ini mendekati masalah-masalah kesetaraan gender di pusat dari keputusan-keputusan kebijakan yang luas, struktur-struktur institusional dan alokasi-alokasi sumber daya, dan bagaimana penyertaan pandangan-pandangan dan prioritas-prioritas kaum perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan tujuan-tujuan pembangunan.
