Narasumber:

1. Priyo Budi Santoso, Ketua Fraksi Partai Golkar
2. Syarief Hasan, DPP Partai Demokrat
3. Abdul Rohim Ghazali, The Indonesian Institute

Host : Sifak Mashudi

Hubungan antara Partai Golkar dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali terusik setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengumumkan kemenangan pasangan Thaib Armaiyn-Abduh Gani Kasuba --yang didukung antara lain oleh Partai Demokrat-- atas pasangan Abdul Ghafur-Abdul Rahim Fabanyo --yang didukung antara lain oleh Partai Golkar dan PAN-- dalam Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara (Malut)

Menanggapi pengumuman Mendagri, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Priyo Budisantoso, mengaku sudah lelah memberi dukungan kepada pemerintah dan mengancam akan mengevaluasi dukungannya terhadap Presiden SBY.

Jika hanya dilihat dalam konteks kasus Malut, ancaman Priyo terkesan terlalu reaktif dan kekanak-kanakkan. Tapi jika dilihat dalam konteks perjalanan panjang hubungan Partai Golkar-SBY maka akan segera terlihat bahwa kasus Malut hanya sekadar pemicu.

Jadi ancaman itu muncul sebenarnya bukan hanya karena Pilkada Malut, namun dari awal Partai Golkar memang sudah merasa kurang nyaman dengan SBY. Kalau kita merujuk kembali pada Pilpres 2004 silam, sejatinya Partai Golkar bukan pendukung SBY. Dukungan Golkar pada SBY lebih karena Jusuf Kalla --yang nota bene Wakil Presiden-- terpilih sebagai Ketua Umum dalam Munas Partai Golkar. Jadi, kalau dilihat sejarahnya, koalisi Golkar bukan by design melainkan by accident.

Oleh karenanya wajar belaka jika hubungan antara Partai Golkar dan SBY tidak berjalan mulus. Jika ditelusuri, memang banyak hal yang membuat hubungan semakin kurang kondusif, yang paling menonjol misalnya: (1) Rencana pembentukan UKP3R (Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi) yang tidak melibatkan Wapres; (2) Reshuffle Kabinet tahap II yang menggeser kader Partai Golkar dari posisi strategis; (3) Pembatalan salah satu kader Partai Golkar, Alzier
Dianis Thabranie yang telah diputuskan Mahkamah Agung (MA) sebagai Gubernur Provinsi Lampung; (4) Pengajuan Calon Gubernur BI tanpa sepengetahuan Wapres; dan banyak peristiwa lain yang baik secara langsung maupun tidak, dianggap mengganggu hubungan antara Partai Golkar dan Presiden SBY.

Meskipun demikian, sejumlah tokoh Partai. Golkar, seperti Surya Paloh dan Muladi, tidak sepakat dengan ancaman Priyo.

Bisakah Partai Golkar menarik dukungan kepada Pemerintah, sementara Ketua Umumnya menjabat Wapres? Apa yang sebaiknya dilakukan Partai Golkar dalam merespon kebijakan2 pemerintah yang dianggap merugikan Partai Golkar?

Mengapa Presiden SBY menempuh sejumlah langkah yang dianggap merugikan mitra koalisinya, karena kegagalan komunikasi politik, atau ada sebab lain?
Apa yang seyogianya dilakukan SBY untuk memperbaiki hubungan dengan partai2 pendukungnya?
Tak bisa dimungkiri, koalisi partai2 saat ini sangat rapuh. Adakah cara yang tepat untuk membangun koalisi yang lebih kokoh di masa yang akan datang?
Melihat partai2 yang begitu banyak saat ini, koalisi merupakan keniscayaan. Koalisi model apa yang dianggap cocok bagi kondisi Indonesia?
 

Average user rating